Kutipan

negriku

Edisi pertama uang logam kuningan (UL) Rp 100 saat ini nilai intrinsic-nya sudah mencapai Rp 121,57 rupiah atau sudah lebih dari 1,2 kali lipat nilai ekstrinsik yang tertera, maka telah diganti dengan logam aluminium yang lebih murah, agar nilai intrinsiknya dibawah nilai ekstrinsik yang tertera.  Seperti halnya pula dengan UL kuningan Rp 500 yang telah diganti dengan logam yang lebih murah; aluminium, karena menggunakan logam kuningan nilai intrinsiknya sudah melebihi nilai ekstrinsik yang tertera.  Ini menggambarkan depresiasi nilai rupiah terhadap nilai tukar dagang (Term of Trade).  Saat ini sudah beredar UL Rp 1000 (nickel plated steel)  dan begitu pula bila mendatang nilai intrinsiknya sudah melebihi nilai ekstrinsik yang tertera, maka akan diganti dengan logam yang lebih rendah satu grade dibawahnya yaitu kuningan.  Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas perak dan logam lainnya yang digunakan untuk mata uang.

Uraian diatas dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa produksi pembuatan uang logam maupun uang kertas yang juga masih rendah nilai kandungan lokalnya (local content), sebaliknya kandungan asing (foreign content) tinggi, seperti bahan baku penolong/ supporting material dan barang modal, yang dimport dengan patokan US$.  Dimana pada saat nilai tukar mata uang rupiah melemah maka biaya produksi pembuatan uang pun meningkat.  Maka terjadi depresiasi atas nilai uang itu simultan dengan penurunan/ pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar itu sebagai penyebabnya.

Pada puncak krisis moneter tahun awal 1998/1999 pernah dilakukan kebijakan bidang moneter untuk menstabilkan nilai tukar dan menekan laju inflasi dan depresiasi nilai rupiah terhadap nilai tukar dagang, melalui kebijakan moneter ketat, namun tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas usaha  kecil, menengah dan koperasi.  Seiring dengan itu dilaksanakan kebijakan meningkatkan pendapatan/ penerimaan negara melalui sektor pajak dan melakukan penghematan pengeluaran/ anggaran belanja negara.  Bahkan di era Presiden Habibie nilai tukar dolar ditekan dan rupiah pernah mencapai sekitar 6,750 rupiah per satu dolar.  Setelah beliau turun nilai tikar dolar merangkak sampai 13.000 rupiah.

Pemerintahan SBY – Yoedhoyono Administration dalam menyiasati defisit anggaran pada fiscal year 2012 mengusulkan penghapusan subsidi BBM pada Lembaga Legislatif,  namun tidak terlihat sama sekali upaya serius dan intensif untuk  penghematan pengeluaran anggaran belanja negara.  Kebijakan fiskal pada penghematan anggaran belanja/ pengeluaran negara diiringi penghapusan subsidi BBM secara bertahap dapat meminimalkan depresiasi nilai rupiah yang akan terkait kepentingan ekonomi dan hajat hidup kelompok masyarakat menengah bawah dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya, sebagai mayoritas populasi penduduk negeri ini.  Pada sisi lain melemahnya nilai tukar mata uang rupiah meningkatkan biaya produksi kegiatan usaha dengan foreign content tinggi.  Yang berakhir dengan menurunnya keunggulan kompetitif/ daya saing produk industri nasional di dalam dan luar negeri.

Penghapusan subsidi BBM mungkin bukan kebijakan yang buruk bila dibandingkan dengan menambah hutang LN yang akan semakin membebani APBN selanjutnya dalam setiap pencicilan/ pembayaran utang LN.  Dan bagus bila penghapusan subsidi bahan bakar minyak itu dilakukan secara bertahap dibarengi realokasi anggaran untuk program spesifik (earmark programs) dan efektif pelaksanaan pembiayaannya. Sesuai hasil eksperimen yang dilakukan Penelitan dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Universitas Gajah Mada terhadap 335 anggota masyarakat, dimana sementara ini dianggap sebagai kebijakan yang paling dapat diterima rumah tangga Indonesia. Namun seringnya di negeri ini efektifitas pembiayaan tersebut tidak tercapai.   Sementara itu juga tetap tidak dapat menghindari akibatnya pada depresiasi nilai rupiah terhadap nilai tukar dagang dan efek gandanya.

Pilihan kebijakan yang lebih merefleksikan keadilan sosial adalah dilakukannya langkah-langkah penghematan pengeluaran/ belanja negara.  Untuk menjadi konsensus nasional sebagai bentuk kepekaan para pemimpin politik dan para pejabat birokrasi atas keadaan perekonomian nasional menghadapi  tantangan atas keadaan ekonomi global dan kepentingan rakyat banyak.  Sekaligus menggambarkan keseriusan pimpinan Lembaga Eksekutif dan para pembantunya dalam melakukan tata kelola pemerintahan.

Tetapi arah kebijakan penghematan belanja negara tersebut tidak terlihat sama sekali pada era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, dengan anggaran sidang sekitar 30 milyar rupiah pertahun, ditambah berita kontroversial atas kepentingan dan manfaat rencana pembelian pesawat Kepresidenan. Sementara banyak Kementrian dan Lembaga yang merasa keberatan ketika anggaran belanjanya dipotong dalam rangka penghematan APBNP 2012. Termasuk anggaran perjalanan dinas pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang mencapai 18 Triliun Rupiah pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 22 triliun pada tahun 2012 ini, yang rentan pada pemborosan dan inefficiency. Sekaligus sebagai ranah praktek korupsi seperti halnya pula terjadi pada pos belanja pengadaan jasa dan barang karena banyak anggaran yang tidak sepatutnya dikeluarkan yang dicantumkan dalam proses perencanaan anggarannya. Reflesksi budaya korupsi berjamaah melalui pembengkakan yang sudah melembaga di birokrasi warisan rezim Orde Baru dan politik uang yang melibatkan birokrasi di berbagai daerah dengan bentuk dan corak yang berbeda.

Dimata publik telah terbangun citra bahwa penanganan kasus-kasus korupsi tidak tuntas, adanya tebang pilih dan lambatnya proses penanganan oleh KPK dan korupsi “berjamaah” melalui pembengkakan anggaran yang luput dari penanganan lembaga ini.  Walau terdapat dua indikator utama sebagai bahan evaluasi objektif terhadap KPK, yaitu nilai strategis kasus yang ditangani dan efek jera (deterrent effect) yang dihasilkan serta rasio pengembalian aset negara yang berhasil dilakukan.  Namun sejauh ini pada kuartal I sampai bulan April tahun 2012 KPK berhasil menyelamatkan keuangan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 24,9 miliar.  Sementara, pada tahun ini jumlah anggaran KPK adalah sebesar Rp 663.030.870.000. Mudah mudahan sampai tahun 2012 KPK dapat menyelamatkan keuangan negara dengan rasio yang seimbang dengan anggaran belanja lembaga ini.  Sumber dana KPK terdiri dari APBN sebesar Rp 632.161.870.000 dan hibah sebesar Rp 30.869.000.000.  Namun belum ada akuntabilitas atas evaluasi pencapaian indikator efek jera (deterrent effect) kepada public sebagai bahan evaluasi objektif KPK.  Dan bila pertanggungjawaban/ akuntabilitas (accountability) ditujukan hanya pada Presiden, tentu hal ini akan menjadi subyektif karena didalamnya sarat dengan kepentingan-kepentingan politik.  Perlu diketahui bahwa public adalah salah satu dari 3 pemangku peran (Stakeholder’s) tata kelola pemerintahan (Governance), bersama Dunia Usaha (Corporate) dan Pemerintah.

Didalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ke tiga stakeholder’s tersebut memiliki kesetaraan, lain hal bila negeri ini tidak menganut Good Governance.  Maka akan sulit mengharapkan dapat terwujudnya Tata-Kelola Dunia Usaha yang Baik (Good Corporate Governance) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena tidak adanya kebijakan fiskal pada penghematan uang Negara, maka perencanaan anggaran belanja negara sesuai budaya kerja Birokrasi tidak pernah disusun atas dasar efisiensi untuk efektifitas pembiayaan dan manfaatnya, sesuai skala prioritas pembangunan nasional dan korelasi dukungannya pada “percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia” sesuai Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang telah dicanangkan dua tahun lalu.  Fungsi penapisan atas item jenis dan kegiatan serta besaran anggaran seharusnya dilakukan oleh Bappenas dan Badan Anggaran DPR.

Melihat keadaan diatas timbul pertanyaan apakah sudah tidak ada lagi orang-orang di negeri ini yang berjiwa negarawan, dan apakah dunia politik baik di organisasi birokrasi dan legislatif hanya berisi orang-orang atau sekelompok opportunistic yang menggunakan kendaraan politiknya hanya untuk berbagi kewenangan dan kemudahan pada akses kekuasaan dan materi belaka.

Lembaga DPR (Lembaga Legislative) yang memegang amanat rakyat dalam melahirkan kebijakan terutama untuk dapat melakukan seleksi dan penapisan budgeting plan setiap bidang pemerintahan,  malah tersandung oleh kasus kasus manipulasi dan korupsi oleh oknum-oknum di Lembaga Legislative tersebut.  Proses pengajuan anggaran sampai pengesahannya lebih diwarnai lobi-lobi, dengan sedikit sekali mendasarinya untuk tujuan penghematan keuangan negara dan prioritas atas kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Tidak sedikitpun terlihat tanggung jawab social guna menempuh kebijakan penghematan pengeluaran negara dalam kerangka kerja untuk menghindari  perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.  Dimana saat ini pada kuartal I 2012 sudah mulai melambatnya pertumbuhan ekonomi yang hanya 6,2%, lebih rendah dibanding pertumbuhan pada periode yang sama di tahun 2011 yang mencapai 6,5%

Sesungguhnya rakyat masih menunggu dan berharap para pejabat birokrasi akan merubah budaya kerjanya yang kontra produktif untuk memiliki kerangka pikir penghematan dan efisiensi belanja negara.  Sementara para politikus diharapkan mampu memberi contoh kenegarawanan dan bersama para pejabat birokrasi merumuskan langkah-langkah strategis “percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional” dengan sasaran pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan/ pendapatan negara.  Sehingga mampu mencicil hutang dan menghindari bertambahnya hutang LN yang saat ini sudah mendekati 2000 triliun rupiah.

Untuk itu dibutuhkan perubahan paradigma politik para politikus praktis dan perubahan budaya kerja organisasi birokrasi, dengan dasar dimilikinya rasa kebangsaan untuk pencapaian keadilan sosial sesuai sila ke 5 Pancasila yang sering dikumandangkan itu.  Sehingga dapat lahir kebijakan untuk sebenar-benarnya keadilan sosial dengan tidak mengedepankan kepentingan kelompok dan golongan.  Guna dapat menghindari perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan dampak yang luas pada semua sektor kehidupan.

Bila kita boleh berandai-andai Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 dalam mengambil langkah penghapusan subsidi BBM dimana sebelumnya telah mengantisipasi langkah-langkah penghematan anggaran belanja negara. Dan dengan pola penghapusan subsidi BBM secara bertahap untuk menghindari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang akan dan telah terjadi terjadi.  Seperti dialami Cina saat ini yang perekonomiannya  termasuk terbesar kedua di dunia, telah berjalan lambat dalam tiga tahun terakhir. Produk domestik bruto tahunan berada di angka 8,1% pada kuartal pertama, turun dari 8,9% pada tiga bulan sebelumnya.  Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat  ini berada dibawah  6,4%  dan dapat terjadi perlambatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi akibat gejolak ekonomi di Eropa dan Amerika karena menurunnya permintaan LN dan ditambah lagi karena berkurangnya keunggulan kompetitif Indonesia karena depresiasi nilai rupiah dan meningkatnya harga energi.  Sehingga membutuhkan pengembangan industri ekonomi kreatif dalam kerangka kerja percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.

Program pembangunan perekonomian nasional sesuai Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi  wilayah.   Memerlukan rencana tindak yang cepat dalam keterpaduan lintas sektoral dengan menghapus kendala yang datang dari tubuh birokrasi seperti yang pernah diungkap oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa.

Dampak gejolak ekonomi di Eropa dan Amerika dengan menurunnya jumlah permintaan luar negeri perlu disiasati seiring menurunnya permintaan domestic akibat rendahnya daya beli masyarakat terkait menurunnya lapangan kerja serta tidak kondusifnya iklim usaha, khususnya pada level UKM.  Penurunan permintaan luar dan domestik akan berakibat pada lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Pada sisi lain keunggulan kompetitif atau kemampuan daya saing produk industri nasional akan menurun dengan meningkatnya biaya produksi yang komposisi local content rendah dan foreign content tinggi akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap barang dan akibat lebih lanjut pada melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing.  Memberi kontribusi signifikan pada penurunan  luar negeri, disamping karena pengaruh gejolak ekonomi dunia.

Pada sidang sidang Kabinet yang memakan 30 milyar rupiah pertahun itu selayaknya dapat memberi output langkah langkah strategis yang fokus pada masalah rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional dan semakin melambat pertumbuhannya akibat gejolak ekonomi global.

Perlunya percepatan pembangunan jaringan infrastruktur fisik termasuk pengembangan infrastruktur ekonomi adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi wilayah, dalam kerangka kerja ”percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia”. Untuk dapat memberi peran pada sektor swasta sebagai economic driven dan melalui pertumbuhan investasi dan pertumbuhan industri ekonomi kreatif

Para Menteri sebagai pejabat politik secara intens dan berkala perlu melakukan peningkatan kinerja Kementriannya, dengan mengedepankan validitas data pada setiap proses perumusan kebijakan dan program.  Menggunakan data data yang dapat dipercaya (reliable), hasil dari updating secara periodik dalam menjaga validitas untuk menghindari terjadinya garbage in – garbage out.  Yaitu akibat input data sampah maka akan keluar output program/ kebijakan sampah pula.

Pada proses perancangan anggaran belanja setiap Kementrian sudah selayaknya melakukan efisiensi penggunaan anggaran negara dalam rangka penghematan anggaran belanja melalui basis kinerja atas efektifitas pembiayaan dengan menghindari pembengkakan anggaran.

Semua ini dilakukan dengan dasar adanya keseriusan pemerintah melihat begitu tingginya harapan rakyat terhadap reformasi pada awal-awal proses demokratisasi dahulu, dan selanjutnya menjadi amanat yang besar untuk mewujudkannya menjadi hasil-hasil yang konkret untuk rakyat.  Dalam konteks kekinian dilakukan melalui penghematan dan efisiensi keuangan negara dan terintegrasinya proses perencanaan program dan anggaran belanja sektoral.

Sebagai konsekuensi logis pelaksanaan MP3EI adalah dilakukannya pengetatan atau penghematan anggaran belanja, yang dikerucutkan pada sektor pembangunan yang secara langsung dapat mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Seiring dengan dicanangkannya kesadaran nasional untuk menempuh langkah-langkah progressive pada penghapusan budaya kerja kontra produktif ditubuh organisasi birokrasi untuk menghilangkan kendala laju percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

Percepatan penyediaan infrastruktur seiring pertumbuhan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Peningkatan infrastruktur dan tingginya tingkat aksesibilitas (kemudahan pencapaian) dapat mendorong perkembangan ekonomi wilayah.  Sebagai basis percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam dan kompetensi lokal.  Untuk dapat memberi kontribusi pada keunggulan kompetitif dan pertumbuhan industri ekonomi kreatif nasional.

carut marut ekonomi negriku…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s