Kendaraan Politik Dalam Kerangka Social-Upward-Mobility

Standar

Tulisan ini didasari salah satu tulisan Iskandar Alisyahbana dan saya mencoba memasukan gambaran keadaan di negeri ini mengacu pada analisa Iskandar Alisyahbana yang menggambarkan tentang sistim masyarakat terbuka – open society. Dan dengan meninjau terlebih dahulu struktur masyarakat tertutup atau closed-society yang sering dibandingkan dengan suatu organic-society. Yaitu mirip struktur kerja sama yang terdapat dalam suatu sistem organik, seperti misalnya terdiri dari organ “kaki”, “tangan”, “badan” dan “kepala”. Karena memang semua unsur sistem organik tersebut, berkompetisi dan berkooperasi untuk mendapat bahan makanan dari darah yang mengalir melaluinya, tetapi tidak ada keinginan dan kecenderungan dari unsur-unsur “kaki” atau “tangan” untuk mengambil alih fungsi dari unsur “kepala” dalam sistem organic-society tersebut. Sebaliknya dalam struktur masyarakat terbuka (open-society), anggota masyarakat berkompetisi dan berusaha menaikkan status sosialnya dalam masyarakat. Mereka bersaing/ berkompetisi untuk dapat naik ke lapisan atas berikutnya, sesuai dengan sistem kompetisi dan kooperasi termasuk konspirasi yang telah dapat diterima oleh seluruh masyarakat (public). Dan usaha pengembangan diri ini dianggap sebagai suatu seleksi alami dari manusia-manusia yang mempunyai beraneka ragam bakat, yang tersebar sesuai dengan statistik-acak-alam bellcurve, dan berlaku bagi setiap kelompok manusia atau masyarakat. Yaitu suatu pemberdayaan sumberdaya manusia atau kelompok yang menyebabkan terjadinya social-upward-mobility, sesuai bakat yang serba bhineka dari anggota masyarakat, untuk sasaran menaikkan ketahanan-masyarakat tersebut. Hak untuk turut ber-partisipasi dalam social-upward-mobility ini merupakan suatu bagian terpenting dari hak asasi manusia.
Dari uraian diatas saya melihat bahwa gerakan menaikan status sosial di Indonesia saat ini telah memasuki ranah politik dalam struktur masyarakat terbuka (open-society), dimana banyak para anggota masyarakat berkompetisi dengan berusaha dan bekerja untuk menaikkan status sosialnya dalam masyarakat, dengan politik sebagai kendaraannya dan adanya fenomena baru dimana sub/sektor perbankan pun turut mendukung, dengan menyediakan “biaya operasional” sosialisasi para calon legislative, termasuk dari para pengusaha pemilik modal. Sesuai cerita teman saya yang mukim di Jogya mengatakan bahwa salah satu BPR di kota gudeg itu telah menyediakan dana pinjaman kepada Caleg pada pemilihan legislatif beberapa waktu lalu”. Saya lupa bertanya apakah pakai hipotek/ jaminan tambahan, seperti yang biasa dilakukan Bank, karena pihak BPR tidak akan pernah mau rugi.
Kembali pada usaha menaikan status social melalui pengembangan diri ini berlaku umum sebagai suatu seleksi alamiah dari manusia-manusia yang mempunyai aneka ragam bakat, walau saat ini mulai menggejala khususnya di bidang politik dengan maneuver / trick yang dirancang, sehingga manusia yang memiliki bakat-bakat mulia kalah keunggulan atau daya saingnya dengan perilaku tidak mulia dan opportunist seperti yang sering ditunjukan oleh sebagian politikus dengan money politic, mudah mengobral janji, perilaku gonta ganti pindah partai populernya “ganti jaket” termasuk membuat partai baru. Semuanya menjadi lazim, karena setelah dipertontonkan atau dilihat masyarakat, akan diterima dan dipanuti menjadi sesuatu yang normative dan selanjutnya menjadi nilai-nilai bersama (shared values).
Social-Upward-Mobility dalam kerangka berkompetisi untuk terus menaikkan (dan mempertahankan) status socialnya, maka apa yang tampak disektor politik, adalah munculnya bentuk konspirasi dengan maneuver untuk pencapaian kepentingan politiknya, berhadapan dengan kepentingan masyarakat luas (public), yang pada saat yang sama sedang melakukan pula pemberdayaan sebagai sebuah Social-Upward-Mobility.
Adanya kebijakan pengurangan atau penghapusan subsisdi BBM merupakan salah satu diantaranya, yaitu dalam rangka mendukung proses politik dan kekuasaan, maka untuk deficit anggaran yang lebih disebabkan rendahnya cost effectiveness dan efisiensi penggunaan anggaran belanja rutin dan pembangunan, ditutup dengan mengambil dana penggunaan subsidi BBM dengan mengorbankan kepentingan public. Tentunya telah dirancang terlebih dahulu rumusan untuk hitungan pembenarannya. Dengan prinsip bila ada kepentingan akan ada seribu cara untuk pencapaiannya terlepas dari baik atau buruk untuk kepentingan umum, dan kembali diingatkan bahwa ini dilakukan dalam rangka menaikan (dan mempertahankan) status sosialnya melalui kendaraan politik.

About Irfan

Sometimes I write in my wordpress blog about the community, socio-economic, and renewable energy or anything else that I deem necessary to be submitted as my opinion as part of public expression. But all can not fully describe yet what is in my heart about fairness, honesty, concern for the marginalized groups of society that his/ their innocence exploited by a group of people who are more educated and who have power to give or influence the formulation of policy on community empowerment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s