Kutipan

negriku

Edisi pertama uang logam kuningan (UL) Rp 100 saat ini nilai intrinsic-nya sudah mencapai Rp 121,57 rupiah atau sudah lebih dari 1,2 kali lipat nilai ekstrinsik yang tertera, maka telah diganti dengan logam aluminium yang lebih murah, agar nilai intrinsiknya dibawah nilai ekstrinsik yang tertera.  Seperti halnya pula dengan UL kuningan Rp 500 yang telah diganti dengan logam yang lebih murah; aluminium, karena menggunakan logam kuningan nilai intrinsiknya sudah melebihi nilai ekstrinsik yang tertera.  Ini menggambarkan depresiasi nilai rupiah terhadap nilai tukar dagang (Term of Trade).  Saat ini sudah beredar UL Rp 1000 (nickel plated steel)  dan begitu pula bila mendatang nilai intrinsiknya sudah melebihi nilai ekstrinsik yang tertera, maka akan diganti dengan logam yang lebih rendah satu grade dibawahnya yaitu kuningan.  Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas perak dan logam lainnya yang digunakan untuk mata uang.

Uraian diatas dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa produksi pembuatan uang logam maupun uang kertas yang juga masih rendah nilai kandungan lokalnya (local content), sebaliknya kandungan asing (foreign content) tinggi, seperti bahan baku penolong/ supporting material dan barang modal, yang dimport dengan patokan US$.  Dimana pada saat nilai tukar mata uang rupiah melemah maka biaya produksi pembuatan uang pun meningkat.  Maka terjadi depresiasi atas nilai uang itu simultan dengan penurunan/ pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar itu sebagai penyebabnya.

Pada puncak krisis moneter tahun awal 1998/1999 pernah dilakukan kebijakan bidang moneter untuk menstabilkan nilai tukar dan menekan laju inflasi dan depresiasi nilai rupiah terhadap nilai tukar dagang, melalui kebijakan moneter ketat, namun tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas usaha  kecil, menengah dan koperasi.  Seiring dengan itu dilaksanakan kebijakan meningkatkan pendapatan/ penerimaan negara melalui sektor pajak dan melakukan penghematan pengeluaran/ anggaran belanja negara.  Bahkan di era Presiden Habibie nilai tukar dolar ditekan dan rupiah pernah mencapai sekitar 6,750 rupiah per satu dolar.  Setelah beliau turun nilai tikar dolar merangkak sampai 13.000 rupiah.

Pemerintahan SBY – Yoedhoyono Administration dalam menyiasati defisit anggaran pada fiscal year 2012 mengusulkan penghapusan subsidi BBM pada Lembaga Legislatif,  namun tidak terlihat sama sekali upaya serius dan intensif untuk  penghematan pengeluaran anggaran belanja negara.  Kebijakan fiskal pada penghematan anggaran belanja/ pengeluaran negara diiringi penghapusan subsidi BBM secara bertahap dapat meminimalkan depresiasi nilai rupiah yang akan terkait kepentingan ekonomi dan hajat hidup kelompok masyarakat menengah bawah dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya, sebagai mayoritas populasi penduduk negeri ini.  Pada sisi lain melemahnya nilai tukar mata uang rupiah meningkatkan biaya produksi kegiatan usaha dengan foreign content tinggi.  Yang berakhir dengan menurunnya keunggulan kompetitif/ daya saing produk industri nasional di dalam dan luar negeri.

Penghapusan subsidi BBM mungkin bukan kebijakan yang buruk bila dibandingkan dengan menambah hutang LN yang akan semakin membebani APBN selanjutnya dalam setiap pencicilan/ pembayaran utang LN.  Dan bagus bila penghapusan subsidi bahan bakar minyak itu dilakukan secara bertahap dibarengi realokasi anggaran untuk program spesifik (earmark programs) dan efektif pelaksanaan pembiayaannya. Sesuai hasil eksperimen yang dilakukan Penelitan dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Universitas Gajah Mada terhadap 335 anggota masyarakat, dimana sementara ini dianggap sebagai kebijakan yang paling dapat diterima rumah tangga Indonesia. Namun seringnya di negeri ini efektifitas pembiayaan tersebut tidak tercapai.   Sementara itu juga tetap tidak dapat menghindari akibatnya pada depresiasi nilai rupiah terhadap nilai tukar dagang dan efek gandanya.

Pilihan kebijakan yang lebih merefleksikan keadilan sosial adalah dilakukannya langkah-langkah penghematan pengeluaran/ belanja negara.  Untuk menjadi konsensus nasional sebagai bentuk kepekaan para pemimpin politik dan para pejabat birokrasi atas keadaan perekonomian nasional menghadapi  tantangan atas keadaan ekonomi global dan kepentingan rakyat banyak.  Sekaligus menggambarkan keseriusan pimpinan Lembaga Eksekutif dan para pembantunya dalam melakukan tata kelola pemerintahan.

Tetapi arah kebijakan penghematan belanja negara tersebut tidak terlihat sama sekali pada era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, dengan anggaran sidang sekitar 30 milyar rupiah pertahun, ditambah berita kontroversial atas kepentingan dan manfaat rencana pembelian pesawat Kepresidenan. Sementara banyak Kementrian dan Lembaga yang merasa keberatan ketika anggaran belanjanya dipotong dalam rangka penghematan APBNP 2012. Termasuk anggaran perjalanan dinas pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang mencapai 18 Triliun Rupiah pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 22 triliun pada tahun 2012 ini, yang rentan pada pemborosan dan inefficiency. Sekaligus sebagai ranah praktek korupsi seperti halnya pula terjadi pada pos belanja pengadaan jasa dan barang karena banyak anggaran yang tidak sepatutnya dikeluarkan yang dicantumkan dalam proses perencanaan anggarannya. Reflesksi budaya korupsi berjamaah melalui pembengkakan yang sudah melembaga di birokrasi warisan rezim Orde Baru dan politik uang yang melibatkan birokrasi di berbagai daerah dengan bentuk dan corak yang berbeda.

Dimata publik telah terbangun citra bahwa penanganan kasus-kasus korupsi tidak tuntas, adanya tebang pilih dan lambatnya proses penanganan oleh KPK dan korupsi “berjamaah” melalui pembengkakan anggaran yang luput dari penanganan lembaga ini.  Walau terdapat dua indikator utama sebagai bahan evaluasi objektif terhadap KPK, yaitu nilai strategis kasus yang ditangani dan efek jera (deterrent effect) yang dihasilkan serta rasio pengembalian aset negara yang berhasil dilakukan.  Namun sejauh ini pada kuartal I sampai bulan April tahun 2012 KPK berhasil menyelamatkan keuangan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 24,9 miliar.  Sementara, pada tahun ini jumlah anggaran KPK adalah sebesar Rp 663.030.870.000. Mudah mudahan sampai tahun 2012 KPK dapat menyelamatkan keuangan negara dengan rasio yang seimbang dengan anggaran belanja lembaga ini.  Sumber dana KPK terdiri dari APBN sebesar Rp 632.161.870.000 dan hibah sebesar Rp 30.869.000.000.  Namun belum ada akuntabilitas atas evaluasi pencapaian indikator efek jera (deterrent effect) kepada public sebagai bahan evaluasi objektif KPK.  Dan bila pertanggungjawaban/ akuntabilitas (accountability) ditujukan hanya pada Presiden, tentu hal ini akan menjadi subyektif karena didalamnya sarat dengan kepentingan-kepentingan politik.  Perlu diketahui bahwa public adalah salah satu dari 3 pemangku peran (Stakeholder’s) tata kelola pemerintahan (Governance), bersama Dunia Usaha (Corporate) dan Pemerintah.

Didalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ke tiga stakeholder’s tersebut memiliki kesetaraan, lain hal bila negeri ini tidak menganut Good Governance.  Maka akan sulit mengharapkan dapat terwujudnya Tata-Kelola Dunia Usaha yang Baik (Good Corporate Governance) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena tidak adanya kebijakan fiskal pada penghematan uang Negara, maka perencanaan anggaran belanja negara sesuai budaya kerja Birokrasi tidak pernah disusun atas dasar efisiensi untuk efektifitas pembiayaan dan manfaatnya, sesuai skala prioritas pembangunan nasional dan korelasi dukungannya pada “percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia” sesuai Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang telah dicanangkan dua tahun lalu.  Fungsi penapisan atas item jenis dan kegiatan serta besaran anggaran seharusnya dilakukan oleh Bappenas dan Badan Anggaran DPR.

Melihat keadaan diatas timbul pertanyaan apakah sudah tidak ada lagi orang-orang di negeri ini yang berjiwa negarawan, dan apakah dunia politik baik di organisasi birokrasi dan legislatif hanya berisi orang-orang atau sekelompok opportunistic yang menggunakan kendaraan politiknya hanya untuk berbagi kewenangan dan kemudahan pada akses kekuasaan dan materi belaka.

Lembaga DPR (Lembaga Legislative) yang memegang amanat rakyat dalam melahirkan kebijakan terutama untuk dapat melakukan seleksi dan penapisan budgeting plan setiap bidang pemerintahan,  malah tersandung oleh kasus kasus manipulasi dan korupsi oleh oknum-oknum di Lembaga Legislative tersebut.  Proses pengajuan anggaran sampai pengesahannya lebih diwarnai lobi-lobi, dengan sedikit sekali mendasarinya untuk tujuan penghematan keuangan negara dan prioritas atas kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Tidak sedikitpun terlihat tanggung jawab social guna menempuh kebijakan penghematan pengeluaran negara dalam kerangka kerja untuk menghindari  perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.  Dimana saat ini pada kuartal I 2012 sudah mulai melambatnya pertumbuhan ekonomi yang hanya 6,2%, lebih rendah dibanding pertumbuhan pada periode yang sama di tahun 2011 yang mencapai 6,5%

Sesungguhnya rakyat masih menunggu dan berharap para pejabat birokrasi akan merubah budaya kerjanya yang kontra produktif untuk memiliki kerangka pikir penghematan dan efisiensi belanja negara.  Sementara para politikus diharapkan mampu memberi contoh kenegarawanan dan bersama para pejabat birokrasi merumuskan langkah-langkah strategis “percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional” dengan sasaran pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan/ pendapatan negara.  Sehingga mampu mencicil hutang dan menghindari bertambahnya hutang LN yang saat ini sudah mendekati 2000 triliun rupiah.

Untuk itu dibutuhkan perubahan paradigma politik para politikus praktis dan perubahan budaya kerja organisasi birokrasi, dengan dasar dimilikinya rasa kebangsaan untuk pencapaian keadilan sosial sesuai sila ke 5 Pancasila yang sering dikumandangkan itu.  Sehingga dapat lahir kebijakan untuk sebenar-benarnya keadilan sosial dengan tidak mengedepankan kepentingan kelompok dan golongan.  Guna dapat menghindari perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan dampak yang luas pada semua sektor kehidupan.

Bila kita boleh berandai-andai Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 dalam mengambil langkah penghapusan subsidi BBM dimana sebelumnya telah mengantisipasi langkah-langkah penghematan anggaran belanja negara. Dan dengan pola penghapusan subsidi BBM secara bertahap untuk menghindari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang akan dan telah terjadi terjadi.  Seperti dialami Cina saat ini yang perekonomiannya  termasuk terbesar kedua di dunia, telah berjalan lambat dalam tiga tahun terakhir. Produk domestik bruto tahunan berada di angka 8,1% pada kuartal pertama, turun dari 8,9% pada tiga bulan sebelumnya.  Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat  ini berada dibawah  6,4%  dan dapat terjadi perlambatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi akibat gejolak ekonomi di Eropa dan Amerika karena menurunnya permintaan LN dan ditambah lagi karena berkurangnya keunggulan kompetitif Indonesia karena depresiasi nilai rupiah dan meningkatnya harga energi.  Sehingga membutuhkan pengembangan industri ekonomi kreatif dalam kerangka kerja percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.

Program pembangunan perekonomian nasional sesuai Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi  wilayah.   Memerlukan rencana tindak yang cepat dalam keterpaduan lintas sektoral dengan menghapus kendala yang datang dari tubuh birokrasi seperti yang pernah diungkap oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa.

Dampak gejolak ekonomi di Eropa dan Amerika dengan menurunnya jumlah permintaan luar negeri perlu disiasati seiring menurunnya permintaan domestic akibat rendahnya daya beli masyarakat terkait menurunnya lapangan kerja serta tidak kondusifnya iklim usaha, khususnya pada level UKM.  Penurunan permintaan luar dan domestik akan berakibat pada lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Pada sisi lain keunggulan kompetitif atau kemampuan daya saing produk industri nasional akan menurun dengan meningkatnya biaya produksi yang komposisi local content rendah dan foreign content tinggi akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap barang dan akibat lebih lanjut pada melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing.  Memberi kontribusi signifikan pada penurunan  luar negeri, disamping karena pengaruh gejolak ekonomi dunia.

Pada sidang sidang Kabinet yang memakan 30 milyar rupiah pertahun itu selayaknya dapat memberi output langkah langkah strategis yang fokus pada masalah rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional dan semakin melambat pertumbuhannya akibat gejolak ekonomi global.

Perlunya percepatan pembangunan jaringan infrastruktur fisik termasuk pengembangan infrastruktur ekonomi adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi wilayah, dalam kerangka kerja ”percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia”. Untuk dapat memberi peran pada sektor swasta sebagai economic driven dan melalui pertumbuhan investasi dan pertumbuhan industri ekonomi kreatif

Para Menteri sebagai pejabat politik secara intens dan berkala perlu melakukan peningkatan kinerja Kementriannya, dengan mengedepankan validitas data pada setiap proses perumusan kebijakan dan program.  Menggunakan data data yang dapat dipercaya (reliable), hasil dari updating secara periodik dalam menjaga validitas untuk menghindari terjadinya garbage in – garbage out.  Yaitu akibat input data sampah maka akan keluar output program/ kebijakan sampah pula.

Pada proses perancangan anggaran belanja setiap Kementrian sudah selayaknya melakukan efisiensi penggunaan anggaran negara dalam rangka penghematan anggaran belanja melalui basis kinerja atas efektifitas pembiayaan dengan menghindari pembengkakan anggaran.

Semua ini dilakukan dengan dasar adanya keseriusan pemerintah melihat begitu tingginya harapan rakyat terhadap reformasi pada awal-awal proses demokratisasi dahulu, dan selanjutnya menjadi amanat yang besar untuk mewujudkannya menjadi hasil-hasil yang konkret untuk rakyat.  Dalam konteks kekinian dilakukan melalui penghematan dan efisiensi keuangan negara dan terintegrasinya proses perencanaan program dan anggaran belanja sektoral.

Sebagai konsekuensi logis pelaksanaan MP3EI adalah dilakukannya pengetatan atau penghematan anggaran belanja, yang dikerucutkan pada sektor pembangunan yang secara langsung dapat mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Seiring dengan dicanangkannya kesadaran nasional untuk menempuh langkah-langkah progressive pada penghapusan budaya kerja kontra produktif ditubuh organisasi birokrasi untuk menghilangkan kendala laju percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

Percepatan penyediaan infrastruktur seiring pertumbuhan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Peningkatan infrastruktur dan tingginya tingkat aksesibilitas (kemudahan pencapaian) dapat mendorong perkembangan ekonomi wilayah.  Sebagai basis percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam dan kompetensi lokal.  Untuk dapat memberi kontribusi pada keunggulan kompetitif dan pertumbuhan industri ekonomi kreatif nasional.

carut marut ekonomi negriku…

Indonesioa

Standar

Edisi pertama uang logam kuningan (UL) Rp 100 saat ini nilai intrinsic-nya sudah mencapai Rp 121,57 rupiah atau sudah lebih dari 1,2 kali lipat nilai ekstrinsik yang tertera, maka telah diganti dengan logam aluminium yang lebih murah, agar nilai intrinsiknya dibawah nilai ekstrinsik yang tertera.  Seperti halnya pula dengan UL kuningan Rp 500 yang telah diganti dengan logam yang lebih murah; aluminium, karena menggunakan logam kuningan nilai intrinsiknya sudah melebihi nilai ekstrinsik yang tertera.  Ini menggambarkan depresiasi nilai rupiah terhadap nilai tukar dagang (Term of Trade).  Saat ini sudah beredar UL Rp 1000 (nickel plated steel)  dan begitu pula bila mendatang nilai intrinsiknya sudah melebihi nilai ekstrinsik yang tertera, maka akan diganti dengan logam yang lebih rendah satu grade dibawahnya yaitu kuningan.  Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas perak dan logam lainnya yang digunakan untuk mata uang.

Produksi pembuatan uang logam maupun uang kertas masih rendah nilai kandungan lokalnya (local content), sebaliknya kandungan asing (foreign content) tinggi, seperti bahan baku/ material dan barang modal yang dimport dengan patokan harga US$. Hal ini terkait nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing tersebut, saat nilai tukar mata uang rupiah melemah maka biaya produksi pun akan meningkat. 

Pada krisis moneter tahun awal 1998 pernah dilakukan kebijakan bidang moneter untuk menstabilkan nilai tukar dan menekan laju inflasi dan atau depresiasi nilai rupiah terhadap nilai tukar dagang, melalui kebijakan moneter ketat, namun tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas usaha  kecil, menengah dan koperasi.  Seiring dengan itu hal yang penting adalah telah dilaksanakannya kebijakan bidang fiskal untuk meningkatkan pendapatan/ penerimaan negara dan melakukan berbagai penghematan pengeluaran/ anggaran belanja negara. 

Pemerintahan SBY – Yoedhoyono Administration dalam menyiasati defisit anggaran pada fiscal year 2012 mengusulkan penghapusan subsidi BBM pada Lembaga Legislatif,  namun tidak terlihat sama sekali upaya melahirkan kebijakan fiskal untuk penghematan pengeluaran anggaran/ belanja negara.  Kebijakan fiskal pada penghematan anggaran belanja/ pengeluaran negara diiringi penghapusan subsidi BBM secara bertahap dapat meminimalkan depresiasi nilai rupiah yang akan terkait kepentingan ekonomi dan hajat hidup kelompok masyarakat menengah bawah dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya, sebagai mayoritas populasi penduduk negeri ini.  Pada sisi lain melemahnya nilai tukar mata uang rupiah meningkatkan biaya produksi kegiatan usaha dengan foreign content tinggi.  Yang berakhir dengan menurunnya keunggulan kompetitif/ daya saing produk industri nasional di dalam dan luar negeri. 

Penghapusan subsidi BBM mungkin bukan kebijakan yang buruk dibanding menambah hutang LN yang akan semakin membebani APBN selanjutnya, khususnya bila penghapusan subsidi bahan bakar minyak itu dilakukan secara bertahap dan dibarengi dengan realokasi anggaran untuk program spesifik (earmark programs). Sesuai hasil eksperimen yang dilakukan Penelitan dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Universitas Gajah Mada terhadap 335 anggota masyarakat, dimana sementara ini dianggap sebagai kebijakan yang paling dapat diterima rumah tangga Indonesia.  Namun dalam hal ini tetap tidak dapat menghindari akibatnya pada depresiasi nilai rupiah terhadap nilai tukar dagang dan efek gandanya.

Pilihan kebijakan yang lebih merefleksikan keadilan sosial adalah dilakukannya langkah-langkah penghematan pengeluaran/ belanja negara.  Untuk menjadi konsensus nasional sebagai bentuk kepekaan para pemimpin politik dan para pejabat birokrasi atas keadaan perekonomian nasional menghadapi  tantangan atas keadaan ekonomi global dan kepentingan rakyat banyak.  Sekaligus menggambarkan keseriusan pimpinan Lembaga Eksekutif dan para pembantunya dalam melakukan tata kelola pemerintahan. 

Tetapi arah kebijakan penghematan belanja negara tersebut tidak terlihat sama sekali pada era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, dengan anggaran sidang sekitar 30 milyar rupiah pertahun, ditambah berita kontroversial atas kepentingan dan manfaat rencana pembelian pesawat Kepresidenan. Sementara banyak Kementrian dan Lembaga yang merasa keberatan ketika anggaran belanjanya dipotong dalam rangka penghematan APBNP 2012. Termasuk anggaran perjalanan dinas pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang mencapai 18 Triliun Rupiah pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 22 triliun pada tahun 2012 ini, yang rentan pada pemborosan dan inefficiency. Sekaligus sebagai ranah praktek korupsi seperti halnya pula terjadi pada pos belanja pengadaan jasa dan barang karena banyak anggaran yang tidak sepatutnya dikeluarkan yang dicantumkan dalam proses perencanaan anggarannya. Reflesksi budaya korupsi berjamaah melalui pembengkakan yang sudah melembaga di birokrasi warisan rezim Orde Baru dan politik uang yang melibatkan birokrasi di berbagai daerah dengan bentuk dan corak yang berbeda. 

Dimata publik telah terbangun citra bahwa penanganan kasus-kasus korupsi tidak tuntas, adanya tebang pilih dan lambatnya proses penanganan oleh KPK dan korupsi “berjamaah” melalui pembengkakan anggaran yang luput dari penanganan lembaga ini.  Walau terdapat dua indikator utama sebagai bahan evaluasi objektif terhadap KPK, yaitu nilai strategis kasus yang ditangani dan efek jera (deterrent effect) yang dihasilkan serta rasio pengembalian aset negara yang berhasil dilakukan.  Namun sejauh ini pada kuartal I sampai bulan April tahun 2012 KPK berhasil menyelamatkan keuangan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 24,9 miliar.  Sementara, pada tahun ini jumlah anggaran KPK adalah sebesar Rp 663.030.870.000. Mudah mudahan sampai tahun 2012 KPK dapat menyelamatkan keuangan negara dengan rasio yang seimbang dengan anggaran belanja lembaga ini.  Sumber dana KPK terdiri dari APBN sebesar Rp 632.161.870.000 dan hibah sebesar Rp 30.869.000.000.  Namun belum ada akuntabilitas atas evaluasi pencapaian indikator efek jera (deterrent effect) kepada public sebagai bahan evaluasi objektif KPK.  Dan bila pertanggungjawaban/ akuntabilitas (accountability) ditujukan hanya pada Presiden, tentu hal ini akan menjadi subyektif karena didalamnya sarat dengan kepentingan-kepentingan politik.  Perlu diketahui bahwa public adalah salah satu dari 3 pemangku peran (Stakeholder’s) tata kelola pemerintahan (Governance), bersama Dunia Usaha (Corporate) dan Pemerintah.  

Didalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ke tiga stakeholder’s tersebut memiliki kesetaraan, lain hal bila negeri ini tidak menganut Good Governance.  Maka akan sulit mengharapkan dapat terwujudnya Tata-Kelola Dunia Usaha yang Baik (Good Corporate Governance) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena tidak adanya kebijakan fiskal pada penghematan uang Negara, maka perencanaan anggaran belanja negara sesuai budaya kerja Birokrasi tidak pernah disusun atas dasar efisiensi untuk efektifitas pembiayaan dan manfaatnya, sesuai skala prioritas pembangunan nasional dan korelasi dukungannya pada “percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia” sesuai Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang telah dicanangkan dua tahun lalu.  Fungsi penapisan atas item jenis dan kegiatan serta besaran anggaran seharusnya dilakukan oleh Bappenas dan Badan Anggaran DPR.

Melihat keadaan diatas timbul pertanyaan apakah sudah tidak ada lagi orang-orang di negeri ini yang berjiwa negarawan, dan apakah dunia politik baik di organisasi birokrasi dan legislatif hanya berisi orang-orang atau sekelompok opportunistic yang menggunakan kendaraan politiknya hanya untuk berbagi kewenangan dan kemudahan pada akses kekuasaan dan materi belaka.  

Lembaga DPR (Lembaga Legislative) yang memegang amanat rakyat dalam melahirkan kebijakan terutama untuk dapat melakukan seleksi dan penapisan budgeting plan setiap bidang pemerintahan,  malah tersandung oleh kasus kasus manipulasi dan korupsi oleh oknum-oknum di Lembaga Legislative tersebut.  Proses pengajuan anggaran sampai pengesahannya lebih diwarnai lobi-lobi, dengan sedikit sekali mendasarinya untuk tujuan penghematan keuangan negara dan prioritas atas kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Tidak sedikitpun terlihat tanggung jawab social guna menempuh kebijakan penghematan pengeluaran negara dalam kerangka kerja untuk menghindari  perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.  Dimana saat ini pada kuartal I 2012 sudah mulai melambatnya pertumbuhan ekonomi yang hanya 6,2%, lebih rendah dibanding pertumbuhan pada periode yang sama di tahun 2011 yang mencapai 6,5%

Sesungguhnya rakyat masih menunggu dan berharap para pejabat birokrasi akan merubah budaya kerjanya yang kontra produktif untuk memiliki kerangka pikir penghematan dan efisiensi belanja negara.  Sementara para politikus diharapkan mampu memberi contoh kenegarawanan dan bersama para pejabat birokrasi merumuskan langkah-langkah strategis “percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional” dengan sasaran pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan/ pendapatan negara.  Sehingga mampu mencicil hutang dan menghindari bertambahnya hutang LN yang saat ini sudah mendekati 2000 triliun rupiah.    

Untuk itu dibutuhkan perubahan paradigma politik para politikus praktis dan perubahan budaya kerja organisasi birokrasi, dengan dasar dimilikinya rasa kebangsaan untuk pencapaian keadilan sosial sesuai sila ke 5 Pancasila yang sering dikumandangkan itu.  Sehingga dapat lahir kebijakan untuk sebenar-benarnya keadilan sosial dengan tidak mengedepankan kepentingan kelompok dan golongan.  Guna dapat menghindari perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan dampak yang luas pada semua sektor kehidupan.

Bila kita boleh berandai-andai Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 dalam mengambil langkah penghapusan subsidi BBM dimana sebelumnya telah mengantisipasi langkah-langkah penghematan anggaran belanja negara. Dan dengan pola penghapusan subsidi BBM secara bertahap untuk menghindari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang akan dan telah terjadi terjadi.  Seperti dialami Cina saat ini yang perekonomiannya  termasuk terbesar kedua di dunia, telah berjalan lambat dalam tiga tahun terakhir. Produk domestik bruto tahunan berada di angka 8,1% pada kuartal pertama, turun dari 8,9% pada tiga bulan sebelumnya.  Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat  ini berada dibawah  6,4%  dan dapat terjadi perlambatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi akibat gejolak ekonomi di Eropa dan Amerika karena menurunnya permintaan LN dan ditambah lagi karena berkurangnya keunggulan kompetitif Indonesia karena depresiasi nilai rupiah dan meningkatnya harga energi.  Sehingga membutuhkan pengembangan industri ekonomi kreatif dalam kerangka kerja percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.

Program pembangunan perekonomian nasional sesuai Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi  wilayah.   Memerlukan rencana tindak yang cepat dalam keterpaduan lintas sektoral dengan menghapus kendala yang datang dari tubuh birokrasi seperti yang pernah diungkap oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa.  

Dampak gejolak ekonomi di Eropa dan Amerika dengan menurunnya jumlah permintaan luar negeri perlu disiasati seiring menurunnya permintaan domestic akibat rendahnya daya beli masyarakat terkait menurunnya lapangan kerja serta tidak kondusifnya iklim usaha, khususnya pada level UKM.  Penurunan permintaan luar dan domestik akan berakibat pada lambatnya pertumbuhan ekonomi.  

Pada sisi lain keunggulan kompetitif atau kemampuan daya saing produk industri nasional akan menurun dengan meningkatnya biaya produksi yang komposisi local content rendah dan foreign content tinggi akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap barang dan akibat lebih lanjut pada melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing.  Memberi kontribusi signifikan pada penurunan  luar negeri, disamping karena pengaruh gejolak ekonomi dunia.

Pada sidang sidang Kabinet yang memakan 30 milyar rupiah pertahun itu selayaknya dapat memberi output langkah langkah strategis yang fokus pada masalah rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional dan semakin melambat pertumbuhannya akibat gejolak ekonomi global.  

Perlunya percepatan pembangunan jaringan infrastruktur fisik termasuk pengembangan infrastruktur ekonomi adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi wilayah, dalam kerangka kerja ”percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia”. Untuk dapat memberi peran pada sektor swasta sebagai economic driven dan melalui pertumbuhan investasi dan pertumbuhan industri ekonomi kreatif

Para Menteri sebagai pejabat politik secara intens dan berkala perlu melakukan peningkatan kinerja Kementriannya, dengan mengedepankan validitas data pada setiap proses perumusan kebijakan dan program.  Menggunakan data data yang dapat dipercaya (reliable), hasil dari updating secara periodik dalam menjaga validitas untuk menghindari terjadinya garbage in – garbage out.  Yaitu akibat input data sampah maka akan keluar output program/ kebijakan sampah pula.  

Pada proses perancangan anggaran belanja setiap Kementrian sudah selayaknya melakukan efisiensi penggunaan anggaran negara dalam rangka penghematan anggaran belanja melalui basis kinerja atas efektifitas pembiayaan dengan menghindari pembengkakan anggaran. 

Semua ini dilakukan dengan dasar adanya keseriusan pemerintah melihat begitu tingginya harapan rakyat terhadap reformasi pada awal-awal proses demokratisasi dahulu, dan selanjutnya menjadi amanat yang besar untuk mewujudkannya menjadi hasil-hasil yang konkret untuk rakyat.  Dalam konteks kekinian dilakukan melalui penghematan dan efisiensi keuangan negara dan terintegrasinya proses perencanaan program dan anggaran belanja sektoral.  

Sebagai konsekuensi logis pelaksanaan MP3EI adalah dilakukannya pengetatan atau penghematan anggaran belanja, yang dikerucutkan pada sektor pembangunan yang secara langsung dapat mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Seiring dengan dicanangkannya kesadaran nasional untuk menempuh langkah-langkah progressive pada penghapusan budaya kerja kontra produktif ditubuh organisasi birokrasi untuk menghilangkan kendala laju percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.  

Percepatan penyediaan infrastruktur seiring pertumbuhan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Peningkatan infrastruktur dan tingginya tingkat aksesibilitas (kemudahan pencapaian) dapat mendorong perkembangan ekonomi wilayah.  Sebagai basis percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam dan kompetensi lokal.  Untuk dapat memberi kontribusi pada keunggulan kompetitif dan pertumbuhan industri ekonomi kreatif nasional.  

Kendaraan Politik Dalam Kerangka Social-Upward-Mobility

Standar

Tulisan ini didasari salah satu tulisan Iskandar Alisyahbana dan saya mencoba memasukan gambaran keadaan di negeri ini mengacu pada analisa Iskandar Alisyahbana yang menggambarkan tentang sistim masyarakat terbuka – open society. Dan dengan meninjau terlebih dahulu struktur masyarakat tertutup atau closed-society yang sering dibandingkan dengan suatu organic-society. Yaitu mirip struktur kerja sama yang terdapat dalam suatu sistem organik, seperti misalnya terdiri dari organ “kaki”, “tangan”, “badan” dan “kepala”. Karena memang semua unsur sistem organik tersebut, berkompetisi dan berkooperasi untuk mendapat bahan makanan dari darah yang mengalir melaluinya, tetapi tidak ada keinginan dan kecenderungan dari unsur-unsur “kaki” atau “tangan” untuk mengambil alih fungsi dari unsur “kepala” dalam sistem organic-society tersebut. Sebaliknya dalam struktur masyarakat terbuka (open-society), anggota masyarakat berkompetisi dan berusaha menaikkan status sosialnya dalam masyarakat. Mereka bersaing/ berkompetisi untuk dapat naik ke lapisan atas berikutnya, sesuai dengan sistem kompetisi dan kooperasi termasuk konspirasi yang telah dapat diterima oleh seluruh masyarakat (public). Dan usaha pengembangan diri ini dianggap sebagai suatu seleksi alami dari manusia-manusia yang mempunyai beraneka ragam bakat, yang tersebar sesuai dengan statistik-acak-alam bellcurve, dan berlaku bagi setiap kelompok manusia atau masyarakat. Yaitu suatu pemberdayaan sumberdaya manusia atau kelompok yang menyebabkan terjadinya social-upward-mobility, sesuai bakat yang serba bhineka dari anggota masyarakat, untuk sasaran menaikkan ketahanan-masyarakat tersebut. Hak untuk turut ber-partisipasi dalam social-upward-mobility ini merupakan suatu bagian terpenting dari hak asasi manusia.
Dari uraian diatas saya melihat bahwa gerakan menaikan status sosial di Indonesia saat ini telah memasuki ranah politik dalam struktur masyarakat terbuka (open-society), dimana banyak para anggota masyarakat berkompetisi dengan berusaha dan bekerja untuk menaikkan status sosialnya dalam masyarakat, dengan politik sebagai kendaraannya dan adanya fenomena baru dimana sub/sektor perbankan pun turut mendukung, dengan menyediakan “biaya operasional” sosialisasi para calon legislative, termasuk dari para pengusaha pemilik modal. Sesuai cerita teman saya yang mukim di Jogya mengatakan bahwa salah satu BPR di kota gudeg itu telah menyediakan dana pinjaman kepada Caleg pada pemilihan legislatif beberapa waktu lalu”. Saya lupa bertanya apakah pakai hipotek/ jaminan tambahan, seperti yang biasa dilakukan Bank, karena pihak BPR tidak akan pernah mau rugi.
Kembali pada usaha menaikan status social melalui pengembangan diri ini berlaku umum sebagai suatu seleksi alamiah dari manusia-manusia yang mempunyai aneka ragam bakat, walau saat ini mulai menggejala khususnya di bidang politik dengan maneuver / trick yang dirancang, sehingga manusia yang memiliki bakat-bakat mulia kalah keunggulan atau daya saingnya dengan perilaku tidak mulia dan opportunist seperti yang sering ditunjukan oleh sebagian politikus dengan money politic, mudah mengobral janji, perilaku gonta ganti pindah partai populernya “ganti jaket” termasuk membuat partai baru. Semuanya menjadi lazim, karena setelah dipertontonkan atau dilihat masyarakat, akan diterima dan dipanuti menjadi sesuatu yang normative dan selanjutnya menjadi nilai-nilai bersama (shared values).
Social-Upward-Mobility dalam kerangka berkompetisi untuk terus menaikkan (dan mempertahankan) status socialnya, maka apa yang tampak disektor politik, adalah munculnya bentuk konspirasi dengan maneuver untuk pencapaian kepentingan politiknya, berhadapan dengan kepentingan masyarakat luas (public), yang pada saat yang sama sedang melakukan pula pemberdayaan sebagai sebuah Social-Upward-Mobility.
Adanya kebijakan pengurangan atau penghapusan subsisdi BBM merupakan salah satu diantaranya, yaitu dalam rangka mendukung proses politik dan kekuasaan, maka untuk deficit anggaran yang lebih disebabkan rendahnya cost effectiveness dan efisiensi penggunaan anggaran belanja rutin dan pembangunan, ditutup dengan mengambil dana penggunaan subsidi BBM dengan mengorbankan kepentingan public. Tentunya telah dirancang terlebih dahulu rumusan untuk hitungan pembenarannya. Dengan prinsip bila ada kepentingan akan ada seribu cara untuk pencapaiannya terlepas dari baik atau buruk untuk kepentingan umum, dan kembali diingatkan bahwa ini dilakukan dalam rangka menaikan (dan mempertahankan) status sosialnya melalui kendaraan politik.

Good Government Governance, Good Corporate Governance

Standar

Dengan anggapan bahwa bila dasar pijakan pembangunan ekonomi nasional dibangun pada tata pemerintahan yang baik – Good Governance, akan dapat mendorong terwujudnya tata dunia usaha yang baik – Good Corporate Governance sebagai hasil interaksinya. Untuk itu minimum 3 kriteria dari 5 kriteria Good Governance yang harus dipenuhi yaitu:

1.Development-oriented state action (government policy oriented towards ecologically, economically and socially sustainable development, the fight against corruption, the efficiency of public administration, etc.; scope of military expenditure).
2.A market-friendly and social economic order (including protection of property rights, market pricing, principle of competition)
3.Rule of law and the certainty of the law (independence of the judiciary, same law for all, transparency and predictability of state action),

Tidak dipenuhinya kriteria tersebut diatas maka tidak akan pernah terwujud Good Governance dan “Tata Dunia Usaha Yang Baik” yang keduanya berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini akan berakibat semakin rendahnya keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif Indonesia di dunia internasional. Konsekuensi logis jangka menegah panjang adalah terus menurunnya pendapatan negara secara lambat tapi pasti, seiring menipis dan habisnya cadangan sumber daya alam yang tidak terbaharukan seperti minyak mentah BBM dan lainnya sementara belanja Negara akan terus meningkat seiring dengan tidak adanya pengetatan dan efisiensi anggaran

Yang menarik untuk dicermati juga adalah sejauh ini para politisi/ politikus terlihat enggan untuk secara intens memformulasikan Good Governance dan Good Corporate Governance, untuk melahirkan konsensus nasional dan produk produk legislative terkait. Sepertinya ada hijab antara Good Governance dengan kepentingan politik yang diarus depankan dalam konstelasi politik berbagi kekuasaan demi mempertahankan status sosial politiknya, apakah demikian?, mudah-mudahan hal ini tidak berlaku umum. Hanya untuk itu paradigma politik perlu diubah.

ORGANISASI/ LEMBAGA PEMERINTAH

Pada tubuh birokrasi sebagai lembaga eksekutif banyak ditemui hambatan dalam menerapkan Good Governance terlihat dari berbagai fenomena destruktif yang terjadi pada birokrasi di Indonesia. Dalam Grand design dan Road Map Reformasi birokrasi 2010-2025, disebutkan beberapa permasalahan umum birokrasi di Indonesia yang antara lain peraturan perundang-ungangan dibidang aparatur negara masih overlapping, dan tidak relevan. Mind-set dan culture-set birokrasi belum professional yang dicirikan dengan rendahnya inovasi pada perumusan program dan perencanaan pembangunan, praktik menejemen SDM yang undermanaged, distribusi PNS belum merata dan proporsional dilihat dari segi geografis. Dan yang tak kalah pentingnya adalah masih tinggi praktek KKN yang terjadi pada semua sektor, serta kualitas pelayanan publik yang belum dapat memenuhi harapan masyarakat luas (PAN & RB, 2010). Sehingga pemerintah kini mencanangkan program baru sebagai “senjata” untuk menghadapi krisis multidimensi. Program tersebut adalah “Reformasi Birokrasi”.

Melihat keadaan ini yang penting dilakukan diawal adalah perubahan budaya organisasi (pegawai) pemerintah, untuk dapat menjalankan “the fight against corruption and the efficiency of public administration” sebagai awal penerapan Good Governance. Sehingga berbagai metoda pengembangan kapasitas kelembagaan dan kebijakan untuk state organization tidak menjadi mubadzir.

Perlu diketahui bahwa pada level Provinsi dan Kabupaten telah dan masih sedang berlangsung pelaksanaan Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi – Sustainable Capacity Building for Decentralization, dengan kerjasama pendanaan melalui Perjanjian Pinjaman Proyek SCB-DP antara Pemerintah RI dan ADB yang ditandatangani di Pilipina pada tanggal 5 September 2003 lalu yang telah dan akan menghabiskan anggaran sebesar US$ 60,551,805. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, yang membutuhkan perencanaan program pembangunan kapasitas pemerintah daerah secara berkesinambungan. Tujuan lain adalah untuk pembenahan sumber daya manusia aparatur pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dengan ciri-ciri: partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap (responsive), profesionalisme, dan akuntabilitas yang selalu berorientase pada musyawarah/konsensus, dan kesetaraan (equity).

Pada level nasional tahun 2004 – 2007, UNDP sebagai Dana Perwalian (Trust Fund) telah bekerja sama dengan BAPPENAS dalam pengembangan program Kemitraan Untuk Pembaruan (Reformasi) Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership For Governance Reform Indonesia. Kedua program/project diatas berada pada domain Good Governance dan Governance Reform dengan hasil yang tidak terukur karena saat ini belum ada transparansi atas hasil program evaluasi pencapaiannya. Walau kita tetap berharap paling tidak ada 1 diantara 10 individu/ person yang mengikuti program tersebut dapat menyerap dan mengambil manfaatnya.

Sejak era reformasi dan multi partai, organisasi/ lembaga negara setingkat Kementrian hampir seluruhnya dipimpin oleh pejabat politis yang secara tersirat menggambarkan ketidak-seriusan pemerintahan secara professional dalam melakukan reformasi birokrasi, karena terjebak komitmen politik berbagi kekuasaan pada KIB. Dimana para menteri sebagai pejabat politis tidak dapat sepenuhnya mampu bekerja memimpin kementriannya dalam mengelola, menjalankan dan mengembangkan kebijakan berbasis aspek teknis – sistem – prosedur. Simultan dengan upaya pembenahan kelemahan di lembaga yang dipimpinnya itu, yang ditandai dengan budaya kerja kontra produktif dan mindset yang berorientasi pada output dan bukan pada proses dan rendahnya inovasi. Lemah dalam koordinasi lintas sektoral termasuk koordinasi internal antar Direktorat Jendral dan antar Direktorat dalam satu Departemen/ Kementrian. Karena pada proses perumusan program lebih mereka lebih berkepentingan atas besaran anggaran yang dapat diserap dan diusulkan pada setiap RAPBN, bukan disusun berbasis efektifitas dan azas manfaat sebagai skala prioritas dalam konstelasi pembangunan nasional secara utuh. Mungkin ada perlunya diciptakan kompetisi antara lembaga/ organisasi pemerintah atas penilaian kinerjanya.

Adanya jabatan wakil menteri yang diharapkan dapat membantu tugas teknis menteri, terkendala oleh hirarki birokrasi dan dikhawatirkan penugasan wakil menteri pada beberapa hal akan overlap dengan mereka para pejabat karir di Direktorat Jendral dan eselon dibawahnya. Akhirnya mereka menjadi tidak produktif kalau tidak mau dikatakan kontra produktif. Sehingga semakin berkuranglah dukungan yang selayaknya diberikan kepada wakil menteri.

Pada satu atau dua lembaga Kementrian kualifikasi Menteri sudah sesuai dan memadai, tetapi secara keseluruhan belum cukup untuk dapat menggerakan kebijakan/program dalam sinerginya dengan sektor lain, utamanya dalam menjalankan program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang membutuhkan sinergi dalam koordinasi lintas sektoral, walaupun Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah lama tersusun, dan sempat dikritisi sendiri oleh Menko Perekonomian bahwa implementasinya terkendala oleh birokrasi itu sendiri.

ORGANISASI PADA DUNIA USAHA

Penilaian Kemampuan Organisasi/ Organization Capabilities Assessment dibutuhkan untuk membangun daya dukung dunia usaha pada terwujudnya “tata dunia usaha yang baik – Good Corporate Governance” Ini merupakan suatu metoda untuk praktek yang lebih baik pada pengendalian organisasi, melalui diagnosa organisasi. Metode ini didasarkan pada model berbasis pengetahuan (knowledge dan knowhow). Kata kuncinya adalah Diagnosis Organisasi. Umumnya diagnosis organisasi diterapkan pada perusahaan corporate di dunia usaha, di Indonesia termasuk perusahaan BUMN.

Dengan asumsi bahwa pendekatan organizational capability pada pelaksanaan diagnosis organisasi didasarkan atas bagaimana entitas memperoleh apa yang organisasi anggap sebagai sebuah pengetahuan yang relevan dan bagaimana mereka berbagi pada berbagai tingkat yang berbeda. Penilaian berbasis pengetahuan ini memungkinkan antisipasi dalam pengelolaan kinerja, dengan mengevaluasi kemampuan sumber daya, kinerja masa depan yang diharapkan dan dapat diperkirakan, dan kelemahan yang dikenali untuk dapat diperbaiki. Namun demikian, hal itu tergantung pada bagaimana organisasi mendefinisikan dan model pengetahuan relevan apa yang perlu ditransfer, karena jika praktek yang ditransfer tidak cukup akurat atau tidak tepat, maka diagnosis organisasi dapat menyesatkan dimana kinerja tidak membaik namun hasil evaluasi dapat menunjukan baik.
Namun pada saat dunia usaha berinteraksi dengan organisasi birokrasi, praktek yang baik dari hasil proses transfer dan pembelajaran tentang pengendalian dan pengelolaan organisasi menjadi tidak terpakai – useless pada sebagiannya, dan membutuhkan metoda khusus untuk tetap exist. Dan untuk pendukung akses pada sumberdaya pembangunan sumberdaya alam, modal, pelayanan masyarakat dam lainnya yang semuanya ada dalam koridor KKN.
Terdapat teori pandangan berbasis sumber daya (Resources Base View – RBV) dimana prinsip mendasar dari RBV adalah bahwa keunggulan kompetitif suatu organisasi terutama terletak dalam mengubah sebuah keuntungan kompetitif jangka pendek menjadi keuntungan kompetitif yang berkelanjutan dan mengingatkan bahwa aspek sumber daya adalah heterogen di alam dan tidak sempurna keberadaan dan pergerakannya. Namun saat berhadapan pada tata pemerintahan yang belum baik seperti saat ini, tidak mutlak mengubah sebuah keuntungan kompetitif jangka pendek menjadi keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Dan menjadi sebesar-besar diperoleh keuntungan jangka pendek untuk sebesar-besarnya perolehan capital gain sebagai modal untuk kesinambungan melalui diversifikasi usaha dan sebagai modal pendamping dan pendukung untuk perolehan akses sumberdaya modal baru yang lebih besar dan untuk memperoleh capital gain yang lebih besar lagi, begitu seterusnya.