Good Government Governance, Good Corporate Governance

Standar

Dengan anggapan bahwa bila dasar pijakan pembangunan ekonomi nasional dibangun pada tata pemerintahan yang baik – Good Governance, akan dapat mendorong terwujudnya tata dunia usaha yang baik – Good Corporate Governance sebagai hasil interaksinya. Untuk itu minimum 3 kriteria dari 5 kriteria Good Governance yang harus dipenuhi yaitu:

1.Development-oriented state action (government policy oriented towards ecologically, economically and socially sustainable development, the fight against corruption, the efficiency of public administration, etc.; scope of military expenditure).
2.A market-friendly and social economic order (including protection of property rights, market pricing, principle of competition)
3.Rule of law and the certainty of the law (independence of the judiciary, same law for all, transparency and predictability of state action),

Tidak dipenuhinya kriteria tersebut diatas maka tidak akan pernah terwujud Good Governance dan “Tata Dunia Usaha Yang Baik” yang keduanya berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini akan berakibat semakin rendahnya keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif Indonesia di dunia internasional. Konsekuensi logis jangka menegah panjang adalah terus menurunnya pendapatan negara secara lambat tapi pasti, seiring menipis dan habisnya cadangan sumber daya alam yang tidak terbaharukan seperti minyak mentah BBM dan lainnya sementara belanja Negara akan terus meningkat seiring dengan tidak adanya pengetatan dan efisiensi anggaran

Yang menarik untuk dicermati juga adalah sejauh ini para politisi/ politikus terlihat enggan untuk secara intens memformulasikan Good Governance dan Good Corporate Governance, untuk melahirkan konsensus nasional dan produk produk legislative terkait. Sepertinya ada hijab antara Good Governance dengan kepentingan politik yang diarus depankan dalam konstelasi politik berbagi kekuasaan demi mempertahankan status sosial politiknya, apakah demikian?, mudah-mudahan hal ini tidak berlaku umum. Hanya untuk itu paradigma politik perlu diubah.

ORGANISASI/ LEMBAGA PEMERINTAH

Pada tubuh birokrasi sebagai lembaga eksekutif banyak ditemui hambatan dalam menerapkan Good Governance terlihat dari berbagai fenomena destruktif yang terjadi pada birokrasi di Indonesia. Dalam Grand design dan Road Map Reformasi birokrasi 2010-2025, disebutkan beberapa permasalahan umum birokrasi di Indonesia yang antara lain peraturan perundang-ungangan dibidang aparatur negara masih overlapping, dan tidak relevan. Mind-set dan culture-set birokrasi belum professional yang dicirikan dengan rendahnya inovasi pada perumusan program dan perencanaan pembangunan, praktik menejemen SDM yang undermanaged, distribusi PNS belum merata dan proporsional dilihat dari segi geografis. Dan yang tak kalah pentingnya adalah masih tinggi praktek KKN yang terjadi pada semua sektor, serta kualitas pelayanan publik yang belum dapat memenuhi harapan masyarakat luas (PAN & RB, 2010). Sehingga pemerintah kini mencanangkan program baru sebagai “senjata” untuk menghadapi krisis multidimensi. Program tersebut adalah “Reformasi Birokrasi”.

Melihat keadaan ini yang penting dilakukan diawal adalah perubahan budaya organisasi (pegawai) pemerintah, untuk dapat menjalankan “the fight against corruption and the efficiency of public administration” sebagai awal penerapan Good Governance. Sehingga berbagai metoda pengembangan kapasitas kelembagaan dan kebijakan untuk state organization tidak menjadi mubadzir.

Perlu diketahui bahwa pada level Provinsi dan Kabupaten telah dan masih sedang berlangsung pelaksanaan Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi – Sustainable Capacity Building for Decentralization, dengan kerjasama pendanaan melalui Perjanjian Pinjaman Proyek SCB-DP antara Pemerintah RI dan ADB yang ditandatangani di Pilipina pada tanggal 5 September 2003 lalu yang telah dan akan menghabiskan anggaran sebesar US$ 60,551,805. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, yang membutuhkan perencanaan program pembangunan kapasitas pemerintah daerah secara berkesinambungan. Tujuan lain adalah untuk pembenahan sumber daya manusia aparatur pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dengan ciri-ciri: partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap (responsive), profesionalisme, dan akuntabilitas yang selalu berorientase pada musyawarah/konsensus, dan kesetaraan (equity).

Pada level nasional tahun 2004 – 2007, UNDP sebagai Dana Perwalian (Trust Fund) telah bekerja sama dengan BAPPENAS dalam pengembangan program Kemitraan Untuk Pembaruan (Reformasi) Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership For Governance Reform Indonesia. Kedua program/project diatas berada pada domain Good Governance dan Governance Reform dengan hasil yang tidak terukur karena saat ini belum ada transparansi atas hasil program evaluasi pencapaiannya. Walau kita tetap berharap paling tidak ada 1 diantara 10 individu/ person yang mengikuti program tersebut dapat menyerap dan mengambil manfaatnya.

Sejak era reformasi dan multi partai, organisasi/ lembaga negara setingkat Kementrian hampir seluruhnya dipimpin oleh pejabat politis yang secara tersirat menggambarkan ketidak-seriusan pemerintahan secara professional dalam melakukan reformasi birokrasi, karena terjebak komitmen politik berbagi kekuasaan pada KIB. Dimana para menteri sebagai pejabat politis tidak dapat sepenuhnya mampu bekerja memimpin kementriannya dalam mengelola, menjalankan dan mengembangkan kebijakan berbasis aspek teknis – sistem – prosedur. Simultan dengan upaya pembenahan kelemahan di lembaga yang dipimpinnya itu, yang ditandai dengan budaya kerja kontra produktif dan mindset yang berorientasi pada output dan bukan pada proses dan rendahnya inovasi. Lemah dalam koordinasi lintas sektoral termasuk koordinasi internal antar Direktorat Jendral dan antar Direktorat dalam satu Departemen/ Kementrian. Karena pada proses perumusan program lebih mereka lebih berkepentingan atas besaran anggaran yang dapat diserap dan diusulkan pada setiap RAPBN, bukan disusun berbasis efektifitas dan azas manfaat sebagai skala prioritas dalam konstelasi pembangunan nasional secara utuh. Mungkin ada perlunya diciptakan kompetisi antara lembaga/ organisasi pemerintah atas penilaian kinerjanya.

Adanya jabatan wakil menteri yang diharapkan dapat membantu tugas teknis menteri, terkendala oleh hirarki birokrasi dan dikhawatirkan penugasan wakil menteri pada beberapa hal akan overlap dengan mereka para pejabat karir di Direktorat Jendral dan eselon dibawahnya. Akhirnya mereka menjadi tidak produktif kalau tidak mau dikatakan kontra produktif. Sehingga semakin berkuranglah dukungan yang selayaknya diberikan kepada wakil menteri.

Pada satu atau dua lembaga Kementrian kualifikasi Menteri sudah sesuai dan memadai, tetapi secara keseluruhan belum cukup untuk dapat menggerakan kebijakan/program dalam sinerginya dengan sektor lain, utamanya dalam menjalankan program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang membutuhkan sinergi dalam koordinasi lintas sektoral, walaupun Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah lama tersusun, dan sempat dikritisi sendiri oleh Menko Perekonomian bahwa implementasinya terkendala oleh birokrasi itu sendiri.

ORGANISASI PADA DUNIA USAHA

Penilaian Kemampuan Organisasi/ Organization Capabilities Assessment dibutuhkan untuk membangun daya dukung dunia usaha pada terwujudnya “tata dunia usaha yang baik – Good Corporate Governance” Ini merupakan suatu metoda untuk praktek yang lebih baik pada pengendalian organisasi, melalui diagnosa organisasi. Metode ini didasarkan pada model berbasis pengetahuan (knowledge dan knowhow). Kata kuncinya adalah Diagnosis Organisasi. Umumnya diagnosis organisasi diterapkan pada perusahaan corporate di dunia usaha, di Indonesia termasuk perusahaan BUMN.

Dengan asumsi bahwa pendekatan organizational capability pada pelaksanaan diagnosis organisasi didasarkan atas bagaimana entitas memperoleh apa yang organisasi anggap sebagai sebuah pengetahuan yang relevan dan bagaimana mereka berbagi pada berbagai tingkat yang berbeda. Penilaian berbasis pengetahuan ini memungkinkan antisipasi dalam pengelolaan kinerja, dengan mengevaluasi kemampuan sumber daya, kinerja masa depan yang diharapkan dan dapat diperkirakan, dan kelemahan yang dikenali untuk dapat diperbaiki. Namun demikian, hal itu tergantung pada bagaimana organisasi mendefinisikan dan model pengetahuan relevan apa yang perlu ditransfer, karena jika praktek yang ditransfer tidak cukup akurat atau tidak tepat, maka diagnosis organisasi dapat menyesatkan dimana kinerja tidak membaik namun hasil evaluasi dapat menunjukan baik.
Namun pada saat dunia usaha berinteraksi dengan organisasi birokrasi, praktek yang baik dari hasil proses transfer dan pembelajaran tentang pengendalian dan pengelolaan organisasi menjadi tidak terpakai – useless pada sebagiannya, dan membutuhkan metoda khusus untuk tetap exist. Dan untuk pendukung akses pada sumberdaya pembangunan sumberdaya alam, modal, pelayanan masyarakat dam lainnya yang semuanya ada dalam koridor KKN.
Terdapat teori pandangan berbasis sumber daya (Resources Base View – RBV) dimana prinsip mendasar dari RBV adalah bahwa keunggulan kompetitif suatu organisasi terutama terletak dalam mengubah sebuah keuntungan kompetitif jangka pendek menjadi keuntungan kompetitif yang berkelanjutan dan mengingatkan bahwa aspek sumber daya adalah heterogen di alam dan tidak sempurna keberadaan dan pergerakannya. Namun saat berhadapan pada tata pemerintahan yang belum baik seperti saat ini, tidak mutlak mengubah sebuah keuntungan kompetitif jangka pendek menjadi keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Dan menjadi sebesar-besar diperoleh keuntungan jangka pendek untuk sebesar-besarnya perolehan capital gain sebagai modal untuk kesinambungan melalui diversifikasi usaha dan sebagai modal pendamping dan pendukung untuk perolehan akses sumberdaya modal baru yang lebih besar dan untuk memperoleh capital gain yang lebih besar lagi, begitu seterusnya.

About these ads

Tentang Irfan

Sometimes I write in my wordpress blog about the community, socio-economic, and renewable energy or anything else that I deem necessary to be submitted as my opinion as part of public expression. But all can not fully describe yet what is in my heart about fairness, honesty, concern for the marginalized groups of society that his/ their innocence exploited by a group of people who are more educated and who have power to give or influence the formulation of policy on community empowerment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s